Wawancara Tri Yuswoyo
Terlalu Banyak Kewenangan
Masyarakat Maritim Dirugikan
FOTO: KPLP
“Ya benar, tetapi bila berbicara dalam skala
nasional, tidak ada institusi satu pun yang
merasa sanggup untuk mengawasi laut secara
sendiri maka diperlukan kebersamaan.”
Tri Yuswoyo, Direktur KPLP Kementerian Perhubungan
P
eran sea and coast
guard (penjaga laut dan
pantai) amat penting
untuk mengawal
perairan Indonesia
yang luasnya sama dengan daratan
Eropa. Memastikan keselamatan
pelayaran sejak kapal angkat sauh
di pelabuhan, di samudra hingga
bersandar di pelabuhan tujuan
adalah tugas dari kesatuan sea and
coast guard (SGC) ini. Mereka juga
memastikan agar perlindungan
hayati di laut tetap terjaga serta
pelbagai potensi kejahatan di
laut. Saat ini pemerintah sedang
menggodok Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) tentang Indonesia
Sea and Coast Guard. Peraturan
membe agar mempunyai wewenang
komando dan pengendalian
dalam tugas menjaga keselamatan
pelayaran dan ikut mengawal
keamanan laut. Untuk itu, Jurnal
Maritim mewawancarai Direktur
Kesatuan Penjagaan Laut dan
Pantai (KPLP) Kementerian
Perhubungan Tri Yuswoyo di
kantornya, Desember silam. Berikut
petikannya.
Persoalan apa yang terjadi pada
laut Indonesia?
Indonesia memiliki laut yang
sangat luas dengan 2/3 air melalui
perjuangan yang diperoleh dari hasil
masa kejayaan masa lalu, perjuangan
para pejuang hukum laut ataupun
komitmen internasional. Selain itu
dengan adanya Deklarasi Djuanda
dan UNCLOS 82 laut Indonesia
semakin bertambah luas. Bahkan
Indonesia sampai menyediakan alur
laut kepulauan (ALKI) sebagai
pembukaan jalur perlintasan
kapal-kapal. Maka Indonesia pun
berkewajiban mengamankan jalur
untuk internasional tersebut dari
kejahatan dan permasalahan di laut,
salah satunya perompakan. Hingga
kini yang menjadi persoalan besar,
Indonesia tidak memiliki Sea and
Coast Guard. Tidak ada aparat yang
mengawasi, dan kurangnya SDM
yang mengawasi laut sementara laut
Indonesia sangat luas. Banyak kapal
yang lewat dan merasa tidak adanya
pengawasan di laut Indonesia.
Sebenarnya AL, polisi sudah
sesuai dengan wilayah yang sesuai
kewenangan dan semua sudah
melakukan yang terbaik dari
KPLP, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, bea cukai, dan lainnya.
Namun, karena laut Indonesia sangat
luas, maka tidak satu pun institusi
yang sanggup menjaga laut sendirian
sehingga merasa harus bersatu
bersama. Tetapi perlu diingat ini
hanya untuk mengoptimalkan saja
agar menjadikan Indonesia terjaga.
Bukankah semakin banyaknya
personil menyebabkan koordinasi di
laut tidak jelas?
Ya benar, tetapi bil